URUTAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Urutan pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:

1.    Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa

1)   Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup : kegiatan dan anggaran pengadaan yang akan dibiayai sendiri dan/atau dibiayai bersama.

2)   Rencana pengadaan akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA).

3)   Penyusunan rencana pengadaan meliputi : identifikasi dan analisa kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pengumuman Rencan Umum Pengadaan.

2.    Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1)   Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

(1)  Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri : kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya serta baiaya pendukungnya, dan KAK.

(2)  Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dan KAK oleh PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan.

(3)  Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun dan menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian RUP kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan, meliputi : spesifikasi teknis dan gambar, HPS, dan Rancangan kontrak.

2)   Pelaksanaan

Pengadaan Barang

(1)  Pelelangan

a)    Pelelangan Umum;

b)   Pelelangan Sederhana;

c)    Pelelangan Terbatas.

(2)  Penunjukan Langsung

(3)  Pengadaan Langsung

(4)  Kontes

Pekerjaan Konstruksi

(1)  Pelelangan

a)    Pelelangan Umum;

b)   Pelelangan Terbatas;

c)    Pemilihan Langsung.

(2)  Penunjukan Langsung

(3)  Pengadaan Langsung

Jasa Konsultansi

(1)  Seleksi

a)    Seleksi Umum;

b)   Seleksi Sederhana.

(2)  Penunjukan Langsung

(3)  Pengadaan Langsung

(4)  Sayembara.

Jasa Lainnya

(1)  Pelelangan

a)    Pelelangan Umum;

b)   Pelelangan Sederhana.

(2)  Penunjukan Langsung

(3)  Pengadaan Langsung

(4)  Sayembara

3)   Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak

(1)  Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran.

(2)  PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatangan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

(3)  PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahas, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

(4)  Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan anatara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :

a.    Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b.    Pokok perjanjian;

c.    Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

d.    Syarat-syarat khusus kontrak;

e.    Syarat-syarat umum kontrak;

f.     Spesifikasi khusus;

g.    Spesifikasi umum;

h.    Gambar-gambar; dan

i.     Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP

(5)  Banyaknya rangkap kontrak sesuai kebutuhan.

(6)  Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebut namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

             (7) PPK menerbitkan SP/SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.